Sistem Ekonomi pengentas kemiskinan di Indonesia



Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan ini merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Masalah tersebut timbul karena kenaikan jumlah penduduk miskin oleh beberapa faktor termasuk kenaikan bbm, inflasi dan pelemahan dollar. Data Worldfactbook, BPS dan World Bank, mencatat bahwa Indonesia termasuk negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang tercepat dibandingkan dengan negara lainnya. Pada rentang tahun 2007 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%. Namun masalah yang sebenarnya, penurunan tersebut masih berupa data yang dalam observasinya penduduk miskin di Indonesia masih begitu banyak, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu setidaknya terlihat sejak tahun 2013 dimana penduduk miskin 11,37 % dengan jumlah mencapai 28,07 juta jiwa. 
Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2007-2012

Sumber : BPS
 
Tercatat ada sekitar 28 juta penduduk hidup di bawah RP 293.000 per bulan pada tahun 2013, 68 juta penduduk hidup sedikit di atas angka tersebut. Artinya bagaimana pemerintah melakukan pengentasan kemiskinan masih dalam prepektif yang sempit. Sistem ekonomi yang digunakan Indonesia saat ini adalah sistem demokrasi pancasila. Sistem yang bergantung pada keadaan suatu negara. Artinya jika keadaan suatu negara baik maka sistem dapat bekerja secara optimal namun jika keadaan suatu negara buruk maka sistem tidak dapat bekerja secara optimal. Sistem yang bekerja saat ini sudah cukup baik dalam memajukan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Namun sistem yang telah dipakai sejak tahun 1966 ini tidak berefek besar terhadap pengentasan kemiskinan yang sudah ada sejak lama. Pemerintah perlu berbenah mengenai sistem ekonomi saat ini agar kedepannya menjadi lebih baik.
Indonesia memakai sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang diatur dalam masyarakat Indonesia. Sistem tersebut dilandaskan dari 5 sila atau pancasila. Angka perekonomian Indonesia menguat menjadi 6,3% per tahun. Itu artinya sistem ekonomi pancasila cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Sedangkan sistem sosialisme yang mempunyai satu kesamaan paham yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dan kesejahteraan individu.
Jadi, sistem pemerintahan untuk mengentaskan/mengurangi kemiskinan yang baik digunakan di Indonesia adalah  sistem ekonomi pancasila/sistem ekonomi campuran.

Sumber :

https://sarahtidaksendiri.wordpress.com/2008/03/06/upaya-negara-maju-mengantisipasi-kemiskinan/
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Harapan sistem pembelajaran kedepan #submit1 (Ekopembangunan)

Hay rek. Setelah beberapa bulan blog ini tidak aktif dan akhirnya blog ini aktif lagi karena bertemu dengan dosen yang sama di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Apasih ekonomi pembangunan itu? Menurut pengertian di wikipedia, Ekonomi pembagunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara-negara yang sedang berkembang dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negara berkembang dapat membangun perekonomiannya agar lebih baik. Nah, untuk tugas postingan yang pertama di blog ini yaitu bagaimana harapan para mahasiswa dikelas AH ekonomi pembangunan dalam sistem pembelajaran selama 1 semeter kedepanya nanti. Yang saya mengerti biasanya metode pembelajaran di jurusan ilmu  ekonomi ini lebih ke teoritis, jadi terkadang kegiatan belajar yang lebih pasif, disaat dosen menyampaikan materi pelajaran dan mahasiswa hanya mendengarkan saja. Untuk tanya jawab jarang sekali dilakukan. Jadi, harapan saya untuk sistem pembelajara...
Baca selengkapnya

Model Kontemporer Pembangunan dan Keterbelakangan #SUBMIT3 (Ekopembangunan)

Pengertian teori kontemporer menurut saya : Teori kontemporer adalah setiap negara yang mempunyai karakteristik sendiri dan  bertujuan untuk melihat atau mengetahui perbedaan-perbedaan di berbagai negara, selain itu masalah dalam berbagai negara itu berbeda-beda. Sedangkan arti dari keterbelakangan adalah Negara yang tidak mempunyai prospek berkembang atau negara ini terbilang terlambat dalam proses pembangunan suatu negara. Ada juga faktor proporsi yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam model kontemporer ini tujuan utamanya adalah mencari berbagai masalah yang ada disetiap negara yaitu masalah keterbelakangan. Memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan : 1.       Kemungkinan kegagalan pasar modal 2.       Biaya kelembagaan 3.       Kegagalan komunikasi 4.       Ada batasan pengetahuan Model Dorongan Besar Beberapa kegagalan pasar menyebabkan p...
Baca selengkapnya

Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang berlangsung secara terus menerus, terencana, dan terorganisir untuk membina anak menjadi masyarakat yang berpengetahuan, dewasa dan berbudaya. Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, dan sarana untuk mengantarkan Indonesia mencapai kemakmuran. Karena hal tersebut, bidang pendidikan dijadikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional dan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pembangunan bidang   pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan bermutu dalam pembangunan suatu bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tanpa pendidikan yang bermutu, tujuan pembangunan suatu bangsa tidak dapat terwujud dengan baik. Pada pembangunan bidang pendidikan, pemerintah mempertahankan anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen dari total belanja...
Baca selengkapnya